Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi

Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi

Rp 110.000,00

TERSEDIA BENTUK DIGITAL ATAU E-BOOK

E-BOOK

 

SKU: 29904903580 Categories: , ,

Deskripsi

Lahirnya era Reformasi pada 1998 telah memberikan momentum baru bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan demokrasi sebagai sistem politik yang sesuai dengan realitas Indonesia yang majemuk. Era Reformasi juga sekaligus menyadarkan bangsa Indonesia untuk secara sungguh-sungguh mewujudkan cita-cita kemerdekaannya yang selama ini terabaikan akibat sistem kekuasaan masa lalu yang sarat dengan praktik kenegaraan yang feodalistik. Cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah apa yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni menjadi negara yang mampu melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, mensejahterakan dan mencerdaskan warga negaranya, dan berperan aktif dalam percaturan internasional yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sistem demokrasi memberi peluang yang luas kepada bangsa Indonesia untuk memenuhi janji-janji konstitusional kemerdekaannya.

Agar tidak terjebak kembali ke pengalaman masa lalu yang seolah-olah sudah menjalankan prinsip-prinsip berdemokrasi, bangsa Indonesia harus melakukan pencerahan publik melalui internalisasi demokrasi dengan tujuan membangun peradaban demokrasi yang sinergis dengan upaya pembangunan karakter bangsa yang selama ini diabaikan. Pencerahan demokrasi tersebut hanya bisa terwujud melalui pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan atau yang biasa dikenal dengan istilah Civic Education yang dalam prosesnya bersandar pada nilai dan prinsip demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan keindonesiaan. Tujuan akhir dari model Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah membangun warga negara Indonesia yang memiliki: pengetahuan, keterampilan, nilai, dan karakter demokrasi.

Menuju masyarakat Indonesia yang demikian perlu topangan upaya-upaya sistematis dan berkelanjutan Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan secara demokratis, kolaboratif dan menyenangkan. Upaya ini mutlak dilakukan terus-menerus, karena demokrasi bukanlah sesuatu yang telah jadi dan langsung bisa diadopsi; tetapi ia harus diperjuangkan, didiseminasikan, dan dibudayakan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Hal ini sangat kongruen dengan pernyataan mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang pernah mengatakan, ; Tidak seorang pun terlahir menjadi warga negara yang baik dan tidak ada bangsa yang terlahir demokratis. Keduanya merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang waktu.

Informasi Tambahan

Weight 100 g
Pengarang

A. Ubaedillah

ISBN

978-602-0895-05-5

Cetakan

3

Jenis Cover

Art Carton 260 gr

Jilid

Perfect Bending

Kertas isi

Book Paper

Tahun Terbit

16-Apr

Ukuran

17.5 x 23.5

Daftar Isi

 

BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) dan Reaktualisasi Pancasila 6
B. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) 13
C. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) 16
1. Standar Kompetensi 16
2. Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan(Civic Education) 16
3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) 18
4. Materi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) 18
D. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) 18
E. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)
bagi Pembangunan Budaya Demokrasi di Indonesia 19

BAB 2 PANCASILA DAN KEHARUSAN REAKTUALISASI 23
A. Era Reformasi: Demokrasi dan Ujian Kebangsaan 25
B. Reaktualisasi Pancasila 29
C. Empat Konsensus Dasar Indonesia 36
1. Pancasila: Pengertian Etimologis, Historis, dan Terminologis 36
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 46
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 47
4. Bhinneka Tunggal Ika 49
D. Esensi Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia 51
E. Kristalisasi Nilai-nilai Kebangsaan 53
Rangkuman 54
Lembar Kerja 55

BAB 3 IDENTITAS NASIONAL DAN GLOBALISASI 57
A. Apakah Identitas itu? 60
B. Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional Indonesia 61
1. Sejarah 61
2. Kebudayaan 62
3. Suku Bangsa 62
4. Agama 63
5. Bahasa 63
B. Wawasan Nusantara 64
C. Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional 66
D. Globalisasi dan Ketahanan Nasional 67
E. Multikulturalisme: Antara Nasionalisme dan Globalisme 70
1. Pengertian Multikulturalisme 70
2. Multikulturalisme Indonesia 72
F. Pacasila dan Multikulturalisme 73
Rangkuman 75
Lembar Kerja 76

BAB 4 DEMOKRASI: TEORI DAN PRAKTIK 79
A. Apa Itu Demokrasi 81
B. Norma dan Pilar Demokrasi 84
C. Sekilas Sejarah Demokrasi 87
D. Demokrasi Indonesia 89
1. Periode 1945-1959 89
2. Periode 1959-1965 89
3. Periode 1965-1998 91
4. Periode Pasca Orde Baru 91
E. Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi 92
1. Negara Hukum (Rechtsstaat atau The Rule of Law) 92
2. Masyarakat Sipil (Civil Society) 93
3. Aliansi Kelompok Strategis 93
F. Parameter Tatanan Kehidupan Demokratis 94
G. Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Sistem Demokrasi 95
1. Pemilu Indonesia di Era Reformasi 95
2. Partai Politik 98
H. Islam dan Demokrasi: Pro dan Kontra 99
Rangkuman 105
Lembar Kerja 106

BAB 5 KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANGAN INDONESIA 107
A. Pengertian Konstitusi 109
B. Tujuan dan Fungsi Konstitusi 110
C. Sejarah Perkembangan Konstitusi 111
D. Sejarah Lahir dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia 113
E. Perubahan Konstitusi di Indonesia 114
F. Konstitusi: Peranti Kehidupan Kenegaraan yang Demokratis 116
G. Lembaga Kenegaraan setelah Amendemen UUD 1945 118
1. Lembaga Legislatif 120
2. Lembaga Eksekutif 122
3. Lembaga Yudikatif: MA, MK dan KY 124
H. Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia 128
Rangkuman 130
Lembar Kerja 131

BAB 6 NEGARA, AGAMA, DAN WARGA NEGARA 133
A. Konsep Dasar tentang Negara 135
1. Pengertian Negara 135
2. Tujuan Negara 135
3. Unsur-unsur Negara 136
B. Teori Pembentukan Negara 137
1. Teori Kontrak Sosial (Social Contract) 137
2. Teori Ketuhanan (Teokrasi) 139
3. Teori Kekuatan 141
C. Bentuk-Bentuk Negara 142
1. Negara Kesatuan 142
2. Negara Serikat 143
D. Warga Negara Indonesia (WNI) 144
E. Hubungan Negara dan Warga Negara 145
F. Hubungan Agama dan Negara: Kasus Islam 147
1. Paradigma Integralistik 150
2. Paradigma Simbiotik 150
3. Paradigma Sekularistik 151
G. Hubungan Negara dan Agama: Pengalaman Islam Indonesia 152
H. Islam dan Negara Baru: Dari Antagonistik Hingga Akomodatif 155
I. Islam dan Negara di Era Reformasi: Bersama Membangun Demokrasi
dan Mencegah Disintegrasi Bangsa 157
Rangkuman 160
Lembar Kerja 161

BAB 7 HAK ASASI MANUSIA (HAM) 163
A. Pengertian HAM 165
B. Sejarah Perkembangan HAM 166
1. Sebelum Deklarasi Universal HAM 1948 166
2. Setelah Deklarasi Universal HAM 1948 169
c. Perkembangan HAM di Indonesia 170
1. Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945) 170
2. Periode Setelah Kemerdekaan 171
D. HAM: Antara Universalitas dan Relativitas 177
E. Pelanggaran dan Pengadilan HAM 178
F. HAM, Gender, Kebebasan Beragama, dan Lingkungan Hidup 181
Rangkuman 184
Lembar Kerja 185

BAB 8 OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) 187
A. Hakikat Otonomi Daerah 189
B. Visi Otonomi Daerah 192
C. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia 193
D. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah 195
E. Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah 196
F. Pemilihan, Penetapan, dan Kewenangan Kepala Daerah 197
G. Kesalahpahaman Terhadap Otonomi Daerah 199
H. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah 201
I. Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung 203
Rangkuman 204
Lembar Kerja 204

BAB 9 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE) 207
A. Definisi Good and Clean Governance 209
B. Prinsip-prinsip Good Governance 211
C. Negara, Masyarakat, dan Sektor Swasta 216
D. Program Prioritas Pemerintahan yang Baik dan Bersih 218
E. Reformasi Birokrasi 219
F. Tata Kelola Birokrasi Berbasis Pelayanan Publik 223
Rangkuman 224
Lembar Kerja 226

BAB 10 PENCEGAHAN KORUPSI 227
A. Bentuk-bentuk Korupsi 229
B. Pemicu Korupsi 234
C. Dampak Korupsi 236
D. Gerakan Anti-Korupsi 237
E. Korupsi Penghambat Utama Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Bersih 242
F. Korupsi dan Nasib Demokrasi Indonesia 244
Rangkuman 247
Lembar Kerja 248

BAB 11 MASYARAKAT SIPIL 249
A. Sejarah singkat Masyarakat Sipil 253
B. Masyarakat Madani 255
1. Wilayah Publik yang Bebas 255
2. Demokrasi 255
3. Toleransi 255
4. Kemajemukan 256
5. Keadilan Sosial 257
C. Sejarah Masyarakat Sipil di Indonesia 258
D. Gerakan Penguatan Masyarakat Sipil 261
E. Organisasi Non-Pemerintah dalam Ranah
Masyarakat Sipil 262
F. LSM dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil 263
Rangkuman 264
Lembar Kerja 265
GLOSARIUM 267
SUMBER BACAAN 275
INDEKS 289
TENTANG PENULIS 295

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© 2017 , Design by Kodeforest