HUKUM PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM DIMENSI HUKUM AGRARIA NASIONAL

HUKUM PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM DIMENSI HUKUM AGRARIA NASIONAL

Rp 86.000,00

Deskripsi

Membicarakan pengusahaan mineral dan batubara dalam kaitannya dengan Hukum Agraria Nasional, dua dimensi ruang yang terpisah tajam, yakni ruang bawah permukaan bumi dan ruang atas permukaan bumi.  Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara berada pada dimensi ruang bawah tanah, sementara prinsip-prinsip dalam UUPA lebih banyak mengatur pada tataran pengelolaan keagrariaan di permukaan bumi, implikasinya banyak terjadi persoalan ataupun konflik agraria dalam tataran implementasi pengusahaan mineral dan batubara.

Buku ini mengupas tuntas kedudukan pengusahaan mineral dan batubara dikaitkan dengan prinsip, filosofi, dan teori dalam hukum agraria nasional. Buku ini menarik karena memberikan perspektif baru bagaimana sesungguhnya kedudukan dan persesuaian antara konsepsi hak menguasai negara dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dengan konsepsi hak menguasai negara yang terkandung dalam hukum agararia nasional yang seharusnya bersumber pada satu konsepsi hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUDRI tahun 1945. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, diuraikan terlebih dahulu konsepsi hak menguasai negara atas sumber daya alam khususnya mineral dan batubara di beberapa negara seperti China, Thailand, Australia, dan Philipina.  Pembaca akan menemukan hak menguasai negara atas mineral dan batubara dari sudut pandang teori kedaulatan negara dalam konsepsi mineral dan batubara sebagai benda publik yang menjadi landasan pengaturan pengusahaan mineral dan batubara di masa yang akan datang yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional.

Selamat membaca.

TENTANG PENULIS

Dr. Ahmad Suhaimi, S.Sos., S.H., M.H.  Saat ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala (2019 s/d sekarang) dan sebelumnya Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara (2017-2019) Provinsi Kalimantan
Selatan. Selain itu, aktif sebagai tenaga pengajar di Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin untuk Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Hukum dan di Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Menamatkan pendidikan Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada 2008 dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada 2016.

Informasi Tambahan

Weight 340 g
Berat Buku (gram)

340

Cetakan

1

Halaman

282

ISBN

978-623-218-613-2

Jenis Cover

Art Carton 260 gr

Jilid

Perfect Bending

Kertas Isi

Book Paper

Pengarang

Dr. Ahmad Suhaimi, S.Sos, S.H., M.H.

Tahun Terbit

November 2020

Ukuran

15,5 x 23

DAFTAR ISI

Bab 1 Pendahuluan 1
Bab 2 Hak Menguasai Negara 15
A. HAK 15
B. HAK MENGUASAI NEGARA 23
C. HAK MENGUASAI NEGARA DI CHINA, AUSTRALIA, FILIPINA, DAN THAILAND 35
D. HAK MENGUASAI NEGARA DI INDONESIA 42
1. Hak Menguasai Negara Berdasarkan UUD NRI 1945 42
2. Hak Menguasai Negara Berdasarkan UUPA 49
3. Hak Menguasai Negara Berdasarkan UU Minerba 54
4. Hak Menguasai Negara Berdasarkan Undang-Undang Sumber
Daya Alam Sektoral 57
5. Hak Menguasai Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi 61
6. Makna Hak Menguasai Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 68
Bab 3 Filosofi Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan
Batubara 73
A. TEORI KEDAULATAN NEGARA 73
B. KEDAULATAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM 75
C. KONSEP SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI BENDA PUBLIK 80
1. Mineral dan Batubara sebagai Benda Publik 85
2. The Public Trust Doctrine (Doktrin Kepercayaan Publik) dan Implikasinya 90

Bab 4   Prinsip Hukum Pengusahaan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Hukum Agraria Nasional          95
  1.  KONSEP PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA 95
  2.  PRINSIP PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UU MINERBA 102
  3.  Prinsip Keadilan dalam Pengusahaan Mineral dan Batubara 102
  4.  Prinsip Kepentingan Umum dan Pembangunan atas Mineral dan Batubara 104
  5.  Prinsip Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Berkelanjutan 114
  6.  PRINSIP PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UUPA 118
  7.  Prinsip Pemisahan Horizontal 118
  8.  Prinsip Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat 122
  9.  Prinsip Larangan Monopoli 123
  10.  Prinsip Kesesuaian Tata Ruang 124
  11.  PELAKSANAAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA 127
  12.  Pelaksanaan Pengusahaan Mineral dan Batubara oleh Negara 127
  13.  Pelaksanaan Pengusahaan Mineral dan Batubara oleh Pihak Ketiga 131
  14.  INSTRUMEN PELAKSANAAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA 134
  15.  Konsesi 134
  16.  Kontrak Karya 136
  17.  Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 139
  18.  Kuasa Pertambangan 140
  19.  Izin Usaha Pertambangan 141
  20.  KEDUDUKAN PELAKSANA PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA 149
  21.  Kedudukan Hukum Pemegang Konsesi 149
  22.  Kedudukan Hukum Pemegang Kontrak Karya dan Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 151
  23.  Kedudukan Hukum Pemegang Kuasa Pertambangan 157
  24.  Kedudukan Hukum Pemegang Izin Usaha Pertambangan 159
  25.  KEWAJIBAN PELAKSANA PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA 161
  26.  Kewajiban Membayar Pajak dan Royalti Pertambangan 161
  27.  Kewajiban Pemulihan Lingkungan Pasca-Tambang 166
  28.  PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KERANGKA HUKUM AGRARIA NASIONAL  178
  29. Hubungan Hukum Pelaksana Pengusahaan Mineral dan Batubara dengan Tanah Tempat Menambang Mineral dan Batubara 178
  30. Hubungan Hukum Pelaksana Pengusahaan Mineral dan Batubara dengan Pemegang Hak atas Tanah 181
  31. Penyelesaian Sengketa Pelaksana Pengusahaan Mineral dan Batubara dengan Pemegang Hak atas Tanah 185
  32. HARMONISASI PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN SUMBER DAYA ALAM LAINNYA 186
  33.  PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA DI AUSTRALIA 198
Bab 5   Pengaturan Hukum Pengusahaan Mineral dan            Batubara dalam Kerangka Hukum Agraria Nasional pada Masa Mendatang         207
  1.  PENGATURAN HAK MENGUASAI NEGARA ATAS MINERAL DAN BATUBARA    207
  2.  PENGATURAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA 209
  3.  Pengaturan Pengusahaan Mineral dan Batubara oleh Negara 209
  4.  Pengaturan Pengusahaan Atas Mineral dan Batubara oleh Swasta (IUP) 213
  5.  Pengaturan Pengusahaan Mineral dan Batubara oleh Rakyat (IPR) 216
  6.  PENGATURAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGANEKSPLORASI DAN PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA 217
  7. Pengaturan Persetujuan dari Pemegang Hak atas Tanah Sebelum Pemberian Izin Usaha Pertambangan 217
  8. Pengaturan Izin Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebelum Pemberian Izin Usaha Pertambangan 221
  9. Pengaturan Pelepasan Tanah Masyarakat Hukum Adat Sebelum Pemberian Izin Usaha Pertambangan 222
  10.  PENGATURAN PEROLEHAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA     226
  11. Pengaturan Perolehan Tanah untuk Kepentingan Pengusahaan Mineral dan Batubara Melalui Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pembanguna 226
  12. Pengaturan Perolehan Tanah untuk Kepentingan Pengusahaan Mineral dan Batubara Melalui Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah 229
  13. Pengaturan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Pemegang Izin Usaha Pertambangan 230
  14.  PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN SEKTOR AGRARIA DI BEBERAPA NEGARA 231
  15.  Australia 231
  16.  Thailand 235
  17.  Filipina 236
  18.  KASUS-KASUS SENGKETA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 239
  19.  Perkara Perdata antara PT Sajang Heulang (SHE) Melawan PT Anzawara Satria 239
  20.  Perkara Tata Usaha Negara antara PT Trisensa Mineral Utama (Pemegang KP) melawan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 244
Bab 6 Penutup 249
  1.  SIMPULAN 249
  2.  REKOMENDASI 250
DAFTAR PUSTAKA     253

TENTANG PENULIS    267

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HUKUM PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM DIMENSI HUKUM AGRARIA NASIONAL”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You may also like…

© 2017 , Design by Kodeforest