Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Sale!

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Rp 154.000,00 Rp 77.000,00

Deskripsi

Kaitan antara pengadaan barang/jasa dan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa menjadi praktik rutin, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat multi-aspek dan mempunyai karakter khusus bila dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya.

Pertama, hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyedia barang/jasa, di samping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik. Kedua, kebebasan dalam mengatur hubungan hukum dan hubungan kontraktual bersifat terbatas karena harus mengacu pada regulasi. Ketiga, keabsahan dokumen kontrak ditentukan oleh persyaratan pelelangan dan isi kontrak serta terpenuhinya syarat kewenangan bagi pejabat pembuat kontrak. Keempat, prosedur pengadaan, prinsip, dan norma dalam kontrak privat berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan pemerintah. Kelima, mekanisme pengelolaan keuangan negara untuk pembayaran prestasi mengacu kepada aturan tentang pengelolaan APBN. Keenam, memperhatikan kepentingan umunn penyediaan fasilitas umum (public utility) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Ketujuh, instrumen hukum yang mengatur kontrak pengadaan barang/jasa dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah selaku pihak yangterlibat kontrak.

Referensi tentang aspek hukum pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting bagi para birokrat pemerintahan dan pengelola pemerintahan daerah, sebagai panduan hukum menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Juga menjadi referensi penting bagi para akademi (dosen/pengajar) dan mahasiswa studi I imu Hukum pada umumnya.

Informasi Tambahan

Weight 648 g
Pengarang

Purwosusilo

ISBN

978-602-1186-02-2

Cetakan

1

Halaman

594

Jenis Cover

Art Carton 260 gr

Jilid

Perfect Bending

Kertas isi

Book Paper

Tahun Terbit

Sep-14

Ukuran

15 x 23

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS TENTANG ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK DAN GOOD GOVERNANCE

BAB 3 KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT PERPRES 54 TAHUN 2010

BAB 4 ANALISIS TENTANG ASAS PROPORSIONAL-LITAS DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

BAB 5 PENUTUP

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© 2017 , Design by Kodeforest