Materi Kuliah Hukum Perbankan Syariah

Materi Kuliah Hukum Perbankan Syariah

Sekumpulan koleksi kami yang kaitan dengan mata kuliah hukum perbankan syariah bagi  mahasiswa hukum dan ekonomi diseluruh Indonesia. Buku ini sangat penting dan perlu untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perbankan syariah ketika terjun ke dunia kerja.

aspek hukum perbankan syariah 1

 

Silabus Perbankan syariah

Buku-buku ini sesuai dengan silabus mata kuliah Perbankan syariah yang sesuai dengan kurikulum nasional dan kurikulum lokal di setiap universitas negeri maupun swasta

Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia

ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Dilengkapi Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Cybercrime

Buku ini mengulas aspek lain perbankan syariah dari sisi perlindungan hukum nasabah terhadap kejahatan cybercrime di perbankan syariah. Latar belakang cybercrime di dunia perbankan syariah karena didasari bahwa hampir 90 persen sistem perangkat oprasional dan pengamanan perbankan menggunakan teknologi, sementara cybercrime adalah kejahatan yang menggunakan perangkat elektronik dengan motif memuaskan hasrat ekonomi. Sisi lain, nasabah yang terkena dampak cybercrime di dunia perbankan sering tidak mendapat perlindungan secara hukum dari pihak perbankan. Dalam buku ini, selain membahas aspek-aspek yuridis dan teknis perbankan syariah, penulis memaparkan pola kejahatan cybercrime di dunia perbankan dan teori-teori perlindungan hukum nasabah terhadap cybercrime di dunia perbankan di antaranya: 1) perlindungan secara implisit (implisit deposit protection); 2) perlindungan secara tidak langsung (indirect protection); dan 3) perlindungan secara langsung (direct direction).

Perbankan Syariah. Produk-Produk & Aspek-aspek Hukum

Perbankan Syariah (Produk-produk & Aspek-aspek hukum)

 

Perbankan syariah belum banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh perbankan dan para pengguna jasa perbankan syariah. Hal itu ternyata dari berbagai akad muamalah yang digunakan oleh bank-bank yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, bagi mereka yang dalam pekerjaannya terlibat secara langsung dalam perbankan syariah, membaca dan memahami dengan baik isi buku ini adalah suatu keniscayaan. Pemahaman yang masih rendah di kalangan masyarakat mengenai perbankan syariah, termasuk mengenal produk-produk perbankan syariah dan aspek-aspek hukumnya, sudah barang tentu dapat membahayakan posisi hukum bank-bank syariah tersebut apabila harus menghadapi perkara melalui forum Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang merupakan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Selain itu, tentulah juga melemahkan posisi hukum dari para nasabah bank-bank syariah bila harus menghadapi perkara karena ketidakpahamannya. Oleh karena itu, buku ini seyogyanya dapat menjadi buku pegangan bagi kalangan perbankan syariah di samping tentu saja bagi para nasabah bank-bank syariah itu sendiri.

PERBANKAN SYARIAH

Perbankan Syariah

Pascakrisis moneter (1997/1998), perbankan syariah mulai menj adi sistem perbankan alternatif di Indonesia kendati bank syariah telah berdiri di Indonesia sejak 1992 sebagai antitesis sistem perbankan konvensional yang goyah ketika krisis moneter. Dalam kurun waktu satu dekade, perbankan syariah mengalami perkembangan yang mengesankan dan signifikan. Perbankan syariah atau perbankan Islam dikembangkan berdasarkan hukum Islam yang bertolak dari larangan untuk tidak memungut maupun meminjam uang dengan tambahan bunga (riba), serta, larangan berinvestasi pada usaha yang dikategorikan haram di mana hal ini tidak dijamin dalam sistem perbankan konvensional. Prinsip/hukum perbankan syariah ditimbang akan melahirkan keseimbangan sistem ekonomi karena dihilangkannya antara lain unsur gharar (spekulasi atau ketidak pastian) umpamanya. Di sini pemberi dana di samping turut berbagi keuntungan juga ikut berbagi kerugian. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan lagi komoditas, karena tidak dianggap memiliki nilai intrinsik. Buku ini menyajikan permasalahan perbankan syariah secara lengkap, antara lain: riba, konsep-konsep pokok perbankan syariah, al-wadiah, mudharabah, pembiayaan dan jual beli, ijarah muntahiya bittamlik, kerja sama usaha, dan pelayanan jasa.

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Kegiatan perbankan berbasis syariah masih baru di dalam tata perekonomian kita. Karenanya masih banyak yang perlu dikemukakan, baik kelebihan maupun kekurangannya. Pada buku yang berbasis penelitian ini hal-hal yang sangat perlu diungkap adalah sisi yuridisnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip operasionalnya, kegiatan usaha apa saja yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, penyelesaian sengketa konsumen, ruang lingkup kewenangan peradilan agama dan produser penyelesaian perkara perbankan syariah menurut hukum acara peradilan agama.

BAHASA ARAB UNTUK PERBANKAN SYARIAH

Bahasa Arab Untuk Perbankan Syariah

Buku Bahasa Arab Seri Kedua: Bahasa Arab untuk Perbankan Syariah ini merupakan lanjutan dari buku Bahasa Arab Seri Pertama: Bahasa Arab untuk Bisnis. Dalam Seri Kedua ini materi yang dipaparkan berfokus pada kaidah bahasa Arab. Pembelajaran ini sangat berguna untuk membantu memahami dalil-dalil dan juga akad-akad dalam ekonomi Islam, khususnya Perbankan Syariah.

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PERBANKAN & PERASURANSIAN SYARIAH DI INDONESIA

Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia Ed 3

Dalam revisi buku ini telah ditambahkan sedikit banyak tentang ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan terutama di bidang perbankan setelah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan di bidang asuransi setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya hingga saat ini. Walaupun di sana sini masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan teknis pada beberapa bab awal (Bab II dan III) dikarenakan adanya kendala dalam pengiriman revisi ke penerbit. Mudah-mudahan dengan diberikannya suplemen dari ketentuan perundang-undangan terbaru khususnya setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan kelemahan tersebut dapat teratasi.

Related Post

Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Metodologi Penelitian K

Metodologi Penelitian Kuantitatif  dan Kualitatif

Read More
Materi Bahasa Indonesia

Materi Bahasa Indonesia

Materi Bahasa Indonesia

Koleksi terbaik kami untuk generasi

Read More

Leave a Reply

© 2017 , Design by Kodeforest